“Memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya urusan pemerintah, tetapi kepedulian dan keikutsertaan semua pihak mutlak diperlukan.”
Pendidikan merupakan kunci utama kemajuan bangsa dan negara. Sebaik-baiknya negara adalah yang mampu meratakan dan memperbaiki tingkat pendidikannya. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat nasional maupun global. Berdirinya bangsa Indonesia sejak tahun 1945 nyatanya belum mampu menjamin keberlangsungan pendidikan yang merata di pelosok negeri.
Semestinya pendidikan itu untuk semua, inklusif sampai ke pelosok tanah air, berkualitas, kompetitif, dan berjalan secara seimbang. Banyak perubahan yang sudah dilakukan sampai detik ini, salah satunya program merdeka belajar. Namun sayangnya belum bisa terlaksana secara merata sampai di pelosok tanah air.
Permasalahan utama dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Bahkan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dianggap sebagai kebijakan penting pun belum cukup untuk memeratakan pendidikan.
Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia?
Pemerintah seharusnya hadir untuk menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua anak di mana pun mereka berada. Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan adalah pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan riset lapangan secara langsung.
Tujuannya untuk memantau bagaimana kualitas pendidikan di daerah-daerah sekitar. Misalnya, memantau bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku ataukah belum, memantau kualitas tenaga pendidik, sumber daya manusia, fasilitas, akses, infrastruktur, dan sarana prasarananya.
Langkah berikutnya yang bisa diambil adalah fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS. Pihak sekolah diberikan wewenang untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan, ada beberapa sekolah yang butuh buku, alat-alat digital atau masker. Bahkan ada yang butuh perahu, khususnya anak-anak dari pulau seberang.
Selanjutnya adalah transformasi dana BOS. Pemerintah harus membedakan dana BOS per-anak di Jakarta dengan daerah-daerah tertentu. Menaikan dana BOS berdasarkan indeks mahal tidaknya barang kebutuhan.
Contohnya, di Papua membangun ruang kelas bisa tiga kali lebih mahal dibandingkan di Jakarta. Pemerintah pusat juga harus terus berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah daerah untuk memantau bantuan yang diberikan apakah sudah dialokasikan secara tepat sasaran atau belum.
Selain itu, penempatan guru dan kebijakannya juga perlu diatur dengan prinsip pemerataan berdasarkan proporsi kebutuhan murid baik secara jumlah maupun kualitas. Sehingga, semua anak memiliki kesempatan belajar dari guru yang kompeten, bukan hanya anak-anak yang sekolah di daerah-daerah tertentu.
Tidak hanya peran pemerintah saja yang dibutuhkan, para generasi muda harus ikut andil dalam memajukan pendidikan bangsa. Sebagai generasi muda banyak upaya yang dapat dilakukan, salah satu yang bisa dilakukan adalah mengikuti program kampus mengajar.
Program tersebut merupakan salah satu sarana untuk ikut berpartisipasi menyebarkan kebaikan dan sangat bermanfaat untuk anak-anak terutama yang kualitas pendidikannya belum setara. Sebaliknya, para generasi muda juga membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar guna mengatasi permasalahan tersebut.
Keseragaman memang tidak menjamin adanya keadilan karena tiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan masing-masing yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataan pendidikan.
Memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia bukan hanya urusan pemerintah, tetapi kepedulian dan keikutsertaan semua pihak mutlak diperlukan. Kalau semuanya bergerak dan memiliki kesadaran akan hal tersebut. Apapun bisa diperbaiki.
Wayan Nesa Meylugita, tinggal di instagram @wayannesa11.
[red/rien]