“Saya juga semakin memahami bahwa sekian banyak tugas pemerintah itu tujuannya bermuara pada satu hal yaitu mensejahterakan rakyat.”
Membaca timeline media sosial dan mengamati beberapa hal yang diberitakan belakangan ini, saya sampai pada suatu pemahaman sekaligus pertanyaan. Saya semakin paham bahwasanya jajaran pemerintah mempunyai kewenangan atas kebijakan publik serta mengatur ini itu. Semua kebijakan, peraturan, larangan, keputusan yang dibuat dan dijalankan semua level terutama elit pemerintahan tujuannya pasti sama. Demi apa cobak? Kesejahteraan rakyat doong! Masa enggak?
Pemerintah tuh maksudnya dari atas sampe bawah yaa. Dari level presiden lengkap dengan jajaran menterinya sampai bawahan-bawahannya yang tersebar di semua daerah. Level gubernur, bupati atau walikota, camat, kepala desa, lengkap beserta aparat-aparatnya yang terhormat. Pemerintah, bukan hanya memerintah, tapi semua itu adalah tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Mereka digaji pakai duit rakyat. Makanya kita tidak boleh malas bayar pajak. Rakyat yang baik taat bayar pajak. Tidak ada pajak yang sia-sia. Kita bayar pajak demi urunan bersama membayari ini itu demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Semuanya demi kesejahteraan bersama. Pemerintah yang kuat kudu didukung rakyat. Tidak bisa tidak.
Kalau ada berita pejabat negara korupsi, itu hanya oknum. Oknum aparat pemerintahan. Oknum pejabat. Ada gubernur hobi judi pakai ratusan miliar uang rakyat, ah itu baru sangkaan KPK saja. Toh, itupun hanya oknum. Beberapa nama menteri yang dikaitkan dengan jaringan bisnis atau nama perusahaan besar, itu juga rumor. Mana mungkin sih, menteri yang sudah disumpah sedemikian rupa tega mengatasnamakan rakyat demi kepentingan segelintir pengusaha dan kroni-kroninya. Kan, begitu.
Semakin ke sini, saya juga semakin memahami bahwa sekian banyak tugas pemerintah itu tujuannya bermuara pada satu hal yaitu mensejahterakan rakyat, memudahkan rakyat, meningkatkan hajat hidup rakyat, memanfaatkan sebesar-besarnya segala sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dan gitu gitu deh.
Jika ada kepala daerah yang kencang sekali berbicara sesuatu atas nama kesejahteraan rakyat, ya sudah kita harus percayai itu. Masalah dugaan kepentingan sekelompok orang beserta kroni-kroni di belakangnya itu hanya isapan jempol. Kabar miring dari orang-orang yang tidak menyukai beliau yang terhormat.
Pun begitu, jika ada kebijakan-kebijakan baru yang dianggap kontroversial, kita kudu bisa memahami dari sudut pandang rakyat yang baik. Rakyat yang bisa memahami tingkah polah pemerintahan. Tak perlu ikutan mengomentari sampai menjustifikasi, sebab biarlah itu menjadi tugas netizen.
Pengurangan subsidi BBM ujung-ujungnya juga demi kesejahteraan rakyat kok. Nggak percaya? Ah, masa gitu ke pemerintah sendiri. Pembagian BLT dan Bansos itu juga manifestasi kebijakan demi kesejahteraan rakyat kecil, bukan kesejahteraan aparat daerah. Kalaupun ada berita dan kasus pemotongan ini itu dengan dalih biaya administrasi, halaaah itu hanya oknum. Oknum dan oknum saja.
Kita yang sering mengeluhkan jalanan rusak atau timbunan sampah tak terurus di tepi jalan raya, ayolah buka sudut pandang pemahaman yang lain. Kita yang sering ngomel karena urusan birokrasi yang berbelit-belit atau carut marut administrasi di layanan publik, mari kita berbaik sangka. Itu semua karena saking sibuknya pejabat pemerintahan kita memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka bekerja untuk rakyat. Siang malam, dari Senin hingga Senin lagi. Kerja … kerja … kerja ….
Pemerintah sibuk sangat sehingga lupa harga kebutuhan pokok melesat naik. Pemerintah nyaris tak ada waktu mengurus perbaikan jalan, jembatan roboh, fasilitas sekolah yang rusak, dan pembangunan fasilitas umum yang mangkrak.
Bahkan saking sibuknya, kita sering melihat iring-iringan mobil plat merah yang minta prioritas di jalan raya. Dikawal mobil polisi pakai wiuwiu pula. Mana mungkin lah pejabat pemerintahan disuruh ikutan bermacet-macetan kayak rakyat jelata. Kita yang harus mengalah, toh itu semua demi memperlancar tugas pejabat pemerintah. Berkendara normal layaknya kendaraan biasa saja kalau bisa jangan kok, apalagi bermacet-macetan.
Mereka, pejabat pemerintahan itu sibuk. Sibuk atur kebijakan-kebijakan baru, seperti konversi kompor gas ke kompor listrik. Bukan perkara main-main, lho. Belum lagi berganti kendaraan dinas dari yang biasa jadi mobil listrik semua. Nyaris tak terbayangkan repotnya. Apalagi anggarannya, plus potensi aliran cuan yang mengalir ke mana saja.
Yah, meskipun kadang sulit memahaminya. Ada hal-hal yang semakin membuat paham sekaligus juga bingung. Mutar-muter di satu pertanyaan. Iya betul semua itu katanya demi kesejahteraan rakyat, tapi rakyat yang manakah?
Begitu sulitnya antara mau paham atau bingung, mengingat banyak kontradiksi sana sini. Tapi alangkah baiknya kita mencoba memahami, meskipun itu membingungkan. Level kesulitannya tinggi. Setidaknya, masih lebih sulit dibandingkan melupakan mantan karena orangnya baik.
Muhimmah, Ibu rumah tangga biasa, tinggal di Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan.
[red/rien]